matapenagaruda.com
Aceh Tengah – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Perum Bulog Kantor Cabang Takengon memastikan bahwa beras bantuan pemerintah ( BPP) yang di salurkan untuk masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut tidak ada yang di jual belikan di pasaran. di sampaikan secara resmi untuk menanggapi isu yang beredar di publik belakangan ini. Rabu (10/12/2025).
Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dengan tegas menjamin bahwa mekanisme distribusi beras bantuan telah diawasi secara ketat dan profesional.
“Kami memastikan bahwa setiap butir beras bantuan yang di keluarkan dari gudang Bulog di salurkan langsung kepada pihak yang berhak dan sesuai prosedur. Kami menjamin tidak ada penjualan beras bantuan pemerintah di pasaran. Jika ada oknum yang terbukti melakukan hal tersebut, kami siap mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” Tegas Bupati.
Bupati Aceh Tengah menekankan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk terus mengawal proses penyaluran agar berjalan efisien dan tepat sasaran.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan hak mereka tanpa kendala. Kami terus berupaya keras agar distribusi beras bantuan ini berjalan lancar, efisien, dan yang utama, semua bantuan sampai ke tangan warga yang membutuhkan,” Ujarnya.
Bupati juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan segera kepada pihak berwajib atau posko Pemkab jika menemukan indikasi atau bukti kuat adanya penyelewengan bantuan.
Terkait isu penjualan beras dengan harga tidak wajar di tengah masyarakat, Kepala Bulog Takengon bersama Forkopimda Aceh Tengah menduga bahwa beras yang di jual tersebut bukanlah beras bantuan pemerintah (BPP).
Menurut temuan di lapangan, produk yang di jual dengan harga “tidak masuk akal” tersebut adalah beras komersial yang di beli dari luar daerah, yakni dari Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhoksemawe, dan di jual kembali di Kabupaten Aceh Tengah.
Peningkatan harga yang tidak wajar tersebut di duga kuat di sebabkan oleh pengusaha lokal yang kesulitan dan tingginya biaya logistik akibat akses pasca bencana. Proses distribusi beras komersial ini harus melewati jalur-jalur yang terputus karena banjir dan longsor, seringkali melalui jalur tidak resmi, yang kemudian memicu lonjakan harga jual di tingkat pengecer.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan isu yang tidak berdasar. Masyarakat diminta untuk merujuk pada informasi resmi dari Pemkab dan Bulog guna menjaga suasana yang kondusif dan saling menguatkan di masa bencana ini.(*Red.)